Kaum Miskin Ketinggalan

WARGA miskin di Banten jangan berharap bisa mendapat kompensasi cepat. Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera (BKPKS) Kabupaten Serang belum rampung mendata warga miskin. ?Dari 34 kecamatan di Kabupaten Serang, beberapa belum menyerahkan data,? kata Ketua BKPKS Kabupaten Serang, Imat Fathoni.

Warga miskin di Kabupaten Serang mencapai 84 ribu keluarga. Ini masih data sementara. Jika setiap keluarga beranggotakan 3-4 jiwa, berarti ada sekitar 300 ribu jiwa warga miskin. Sialnya, jika pun pendataan selesai, masih ada masalah lain yang tak kurang pelik, yakni alokasi dana kompensasi. ?Pemerintah pusat hanya memberi kuota 160 ribu jiwa untuk Kabupaten Serang,? katanya.

Tak cuma soal itu. Pemerintah Provinsi Banten berharap bisa ikut mendesain penyaluran dana. ?Kami tidak ingin penyaluran dengan cara lama. Pemerintah pusat bekerja sendiri, orang daerah tidak tahu apa-apa,? kata Kurdi Matin, Kepala Biro Humas Banten. Dia menyatakan belum ada penjelasan komprehensif soal teknis penyaluran dan besaran nilai yang akan diterima setiap daerah. Pemerintah daerah hanya tahu dana akan disalurkan ke empat sektor, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan beras murah.

Jika tidak ada penjelasan lanjutan, Kurdi khawatir bakal terjadi tumpang tindih dengan program daerah. Banten sendiri memiliki program bantuan dana ke desa miskin yang nilainya mencapai Rp 20 juta per desa.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Tangerang. Mereka berharap pemerintah pusat menambah penerima kompensasi BBM di sektor pendidikan. Mereka memprediksi penerima kompensasi bertambah. Pendataan yang sudah dilakukan menunjukkan 30 persen dari hampir 15 ribu siswa Kabupaten Tangerang pantas mendapat dana kompensasi itu, sedangkan jatah untuk Tangerang hanya bisa menjangkau 10 persennya.

Pemkot Balikpapan Siap Bayar BLT Daerah

Jum'at, 23 Mei 2008 | 13:26 WIB

TEMPO Interaktif, Balikpapan:Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menjamin sebanyak 148 kepala keluarga miskin untuk menerima tunjangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 100 ribu. Para keluarga miskin Balikpapan tidak terdata sebagai BLT dikeluarkan Badan Pusat Statistik Balikpapan. ?Kami yang akan membayar,? kata Wali Kota Balikpapan, Imdaad Hamid.

Pendataan Pemerintah Kota Balikpapan, kata Imdaad, terdapat sebanyak 8.426 keluarga miskin (gakin) yang seharusnya menerima BLT sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Namun, kata dia, BPS Balikpapan mempunyai versi lain jumlah penerima BLT yakni sebanyak 8.278 berdasarkan hasil pendataan 2005 lalu.

?Saat program BLT pertama tahun 2005. Sisa gakin yang tidak memperoleh BLT menjadi tanggungan Pemkot Balikpapan,? tegasnya.

Penyaluran bantuan BLT Balikpapan sebesar Rp 14.800.000, menurut Imdaad sesuai dengan prosedur standar pemerintah yakni bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Gakin yang telah memperoleh kartu BLT versi Pemkot Balikpapan, katanya dapat langsung mencairkannya.

Imdaad mengatakan, pembiayaan mempergunakan alokasi dana terduga pada Anggaran Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah bisa meminta persetujuan DPRD.

?Orang miskin menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga wajar bila kami membiayai gakin sendiri,? kata dia.

Sementara itu, Kepala BPS Balikpapan Basiran Suwandi mengaku belum memperoleh instruksi apapun sehubungan rencana pemerintah menyalurkan dana BLT kepada gakin. Pihaknya terus menunggu sehubungan kebijakan tersebut untuk melakukan langkah ? langkah penanganan.

Adapun BPS Balikpapan, katanya masih mengandalkan pendataan BLT tahun 2005 lalu dimana jumlah gakin setempat sebanyak 8.278 KK.

SG Wibisono

Kepulauan Riau Memiliki 180 Desa Tertinggal

Selasa, 22 April 2008 | 12:05 WIB

TEMPO Interaktif, Tanjungpinang:


Gubernur Kepulauan Riau, Drs. H.Ismeth Abdullah mengemukakan dari 2.408 pulau di wilayahnya, 180 desa masih tergolong miskin dan tertinggal. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah setempat mengucurkan bantuan senilai Rp 500 juta setiap tahun kepada 180 desa tertinggal itu.

Menurut Ismeth, ketertinggalan dam kemiskinan itu karena desa mereka terletak jauh dari keramaian. " Ada yang harus ditempuh selama 8 jam," ujar Ismeth seusai meresmikan pusat kerajinan tangan di Tanjungpinang hari ini.

Ismeth menjelaskan saat ini terdapat 70 ribu jiwa yang masuk kategori miskin atau 14 persen dari total jumlah penduduk Kepri sebesar 1.3 juta jiwa. Kategori miskin ini diukur dari pendapatan per kapita . GDP Kepri tergolong tinggi yakni di atas Rp 150.000, sedangkan di luar Kepri masih dibawah itu.

Kapolda Kepulauan Riau, Brigadir Jenderal Polisi Sutarman membenarkan soal kemiskinan di daerah pedalaman Kepri.
Sewaktu dia berkunjung ke daerah di pulau-pulau itu, Sutarman mengaku menemukan warga yang tidak mengenyam pendidikan sejak dari neneknya. " Hidup mereka tak akan berubah tanpa pendidikan," ujar Sutarman.

Istana Bantah Kemiskinan Meningkat

Kamis, 29 Mei 2008 | 13:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng membantah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan jumlah warga miskin bertambah.

"Menurut kajian BPS (biro pusat statistik) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemiskinan akan turun," kata dia di Istana Negara, Kamis (29/5).

Sebelumnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan kenaikan harga BBM akan membuat jumlah penduduk miskin meningkat 4,5 juta jiwa. Pada Maret 2007, jumlah orang miskin sebanyak 37,2 juta orang atau 16,58 persen. Jumlah itu akan melonjak 21,92 persen menjadi 41,7 juta jiwa. Namun LIPI menyebutkan, jika BLT tidak dibagikan, jumlah orang miskin diperkirakan mencapai 53,7 juta jiwa.

Andi membenarkan hal itu. Ia mengatakan, jika tanpa BLT jumlah kemiskinan memang akan meningkat. "Kita lihat saja hasilnya bagaimana. Kalau tanpa BLT jumlah kemiskinan memang akan naik," katanya. Ninin Damayanti

Program Pengurangan Kemiskinan Dinilai Upaya Pencitraan SBY

Kamis, 10 April 2008 | 08:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PDI Perjuangan menilai program pengurangan kemiskinan sekedar mengejar target pemerintah. Program tersebut sengaja dijalankan menjelang survei penghitungan jumlah orang miskin dan pengangguran.

"Supaya angka kemiskinan dan pengangguran turun ketika didata BPS," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi dan Keuangan Emir Moeis ketika dihubungi Tempo, Kamis (10/4).

Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan pemerintah akan mengucurkan kembali bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Program tersebut khusus untuk wilayah di luar Pulau Jawa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dengan jumlah penduduk sedikit.

Aburizal Bakrie : Program Pengentasan Kemiskinan Dilakukan Sistematis Kamis, 05 Juni 2008 | 18:26 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengk

Kamis, 05 Juni 2008 | 18:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengklaim program pengentasan kemiskinan dilakukan secara sistematis. Menurut menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Aburizal Bakrie mengatakan ada tiga program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah selain melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ketiganya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bidang pendidikan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam bidang kesehatan, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Jadi program pengentasan kemiskinan itu sistematis." katanya saat membuka Pekan Lingkungan Indonesia di Jakarta Convention Center, Kami (05/06).

Dia menjelaskan pemerintah memberikan anggaran Rp 2-3 miliar di setiap kecamatan dalam PNPM. Saat ini terdapat 36 ribu desa yang ikut melaksanakan program itu. Dalam program itu masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan dan membangun desanya, "tidak boleh ada kontraktor, sehingga masyarakat merasa memiliki." katanya.

Melalui program itu tercipta 200 lapangan kerja di setiap desa, tahun ini dari 36 ribu desa telah tercipta 9 juta lapangan pekerjaan. Pemerintah berharap dalam pelaksanaan PNPM, perusahaan ikut memberikan kontribusi.

Aburizal menambahkan, pemerintah juga memiliki program kredit usaha rakyat yang telah dimulai sejak November tahun lalu, dengan dana Rp 6,8 triliun. Sebanyak 698 ribu orang telah mendapatkan kredit melalui program itu.

Program Pengentasan Kemiskinan Dinilai Belum Berhasil

Senin, 23 Juni 2008 | 14:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Program pemerintah mengatasi kemiskinan dinilai tidak menyentuh akar masalah. Sehingga, jumlah orang miskin tidak berkurang signifikan menjelang akhir pemerintahan Yudhoyono-Kalla.

"Belum ada perbaikan mengatasi kemiskinan. Kalau pun ada, belum menyentuh akar persoalan," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pengajian Al Hidayah Aisyah Hamid Baidlowi dalam pembukaan rapat kerja nasional Kelompok Pengajian Al Hidayah di kantor wakil presiden, Senin (23/6).

Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah orang miskin per Maret 2007 adalah 37, 17 juta atau sekitar 16 persen. Kemiskinan berakibat rakyat tidak memprioritaskan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Apalagi, ujarnya, akses rakyat miskin pada pelayanan pendidikan dan kesehatan sangat terbatas. "Derajat kesehatan masyarakat rendah, biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan mahal. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan masih buruk," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan jumlah penduduk tidak miskin di Indonesia jauh lebih banyak dibanding penduduk miskin. Namun, sorotan publik terhadap pemerintah lebih difokuskan pada penduduk miskin yang berjumlah 37 juta orang. "Masih ada rakyat yang tidak miskin sejumlah 190 juta orang. Tapi yang 190 juta ini selalu dilupakan," katanya dalam acara yang sama.