Kaum Miskin Ketinggalan

WARGA miskin di Banten jangan berharap bisa mendapat kompensasi cepat. Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera (BKPKS) Kabupaten Serang belum rampung mendata warga miskin. ?Dari 34 kecamatan di Kabupaten Serang, beberapa belum menyerahkan data,? kata Ketua BKPKS Kabupaten Serang, Imat Fathoni.

Warga miskin di Kabupaten Serang mencapai 84 ribu keluarga. Ini masih data sementara. Jika setiap keluarga beranggotakan 3-4 jiwa, berarti ada sekitar 300 ribu jiwa warga miskin. Sialnya, jika pun pendataan selesai, masih ada masalah lain yang tak kurang pelik, yakni alokasi dana kompensasi. ?Pemerintah pusat hanya memberi kuota 160 ribu jiwa untuk Kabupaten Serang,? katanya.

Tak cuma soal itu. Pemerintah Provinsi Banten berharap bisa ikut mendesain penyaluran dana. ?Kami tidak ingin penyaluran dengan cara lama. Pemerintah pusat bekerja sendiri, orang daerah tidak tahu apa-apa,? kata Kurdi Matin, Kepala Biro Humas Banten. Dia menyatakan belum ada penjelasan komprehensif soal teknis penyaluran dan besaran nilai yang akan diterima setiap daerah. Pemerintah daerah hanya tahu dana akan disalurkan ke empat sektor, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan beras murah.

Jika tidak ada penjelasan lanjutan, Kurdi khawatir bakal terjadi tumpang tindih dengan program daerah. Banten sendiri memiliki program bantuan dana ke desa miskin yang nilainya mencapai Rp 20 juta per desa.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Tangerang. Mereka berharap pemerintah pusat menambah penerima kompensasi BBM di sektor pendidikan. Mereka memprediksi penerima kompensasi bertambah. Pendataan yang sudah dilakukan menunjukkan 30 persen dari hampir 15 ribu siswa Kabupaten Tangerang pantas mendapat dana kompensasi itu, sedangkan jatah untuk Tangerang hanya bisa menjangkau 10 persennya.

Kepulauan Riau Memiliki 180 Desa Tertinggal

Selasa, 22 April 2008 | 12:05 WIB

TEMPO Interaktif, Tanjungpinang:


Gubernur Kepulauan Riau, Drs. H.Ismeth Abdullah mengemukakan dari 2.408 pulau di wilayahnya, 180 desa masih tergolong miskin dan tertinggal. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah setempat mengucurkan bantuan senilai Rp 500 juta setiap tahun kepada 180 desa tertinggal itu.

Menurut Ismeth, ketertinggalan dam kemiskinan itu karena desa mereka terletak jauh dari keramaian. " Ada yang harus ditempuh selama 8 jam," ujar Ismeth seusai meresmikan pusat kerajinan tangan di Tanjungpinang hari ini.

Ismeth menjelaskan saat ini terdapat 70 ribu jiwa yang masuk kategori miskin atau 14 persen dari total jumlah penduduk Kepri sebesar 1.3 juta jiwa. Kategori miskin ini diukur dari pendapatan per kapita . GDP Kepri tergolong tinggi yakni di atas Rp 150.000, sedangkan di luar Kepri masih dibawah itu.

Kapolda Kepulauan Riau, Brigadir Jenderal Polisi Sutarman membenarkan soal kemiskinan di daerah pedalaman Kepri.
Sewaktu dia berkunjung ke daerah di pulau-pulau itu, Sutarman mengaku menemukan warga yang tidak mengenyam pendidikan sejak dari neneknya. " Hidup mereka tak akan berubah tanpa pendidikan," ujar Sutarman.

Istana Bantah Kemiskinan Meningkat

Kamis, 29 Mei 2008 | 13:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng membantah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan jumlah warga miskin bertambah.

"Menurut kajian BPS (biro pusat statistik) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemiskinan akan turun," kata dia di Istana Negara, Kamis (29/5).

Sebelumnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan kenaikan harga BBM akan membuat jumlah penduduk miskin meningkat 4,5 juta jiwa. Pada Maret 2007, jumlah orang miskin sebanyak 37,2 juta orang atau 16,58 persen. Jumlah itu akan melonjak 21,92 persen menjadi 41,7 juta jiwa. Namun LIPI menyebutkan, jika BLT tidak dibagikan, jumlah orang miskin diperkirakan mencapai 53,7 juta jiwa.

Andi membenarkan hal itu. Ia mengatakan, jika tanpa BLT jumlah kemiskinan memang akan meningkat. "Kita lihat saja hasilnya bagaimana. Kalau tanpa BLT jumlah kemiskinan memang akan naik," katanya. Ninin Damayanti

Program Pengurangan Kemiskinan Dinilai Upaya Pencitraan SBY

Kamis, 10 April 2008 | 08:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PDI Perjuangan menilai program pengurangan kemiskinan sekedar mengejar target pemerintah. Program tersebut sengaja dijalankan menjelang survei penghitungan jumlah orang miskin dan pengangguran.

"Supaya angka kemiskinan dan pengangguran turun ketika didata BPS," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi dan Keuangan Emir Moeis ketika dihubungi Tempo, Kamis (10/4).

Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan pemerintah akan mengucurkan kembali bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Program tersebut khusus untuk wilayah di luar Pulau Jawa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dengan jumlah penduduk sedikit.

Aburizal Bakrie : Program Pengentasan Kemiskinan Dilakukan Sistematis Kamis, 05 Juni 2008 | 18:26 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengk

Kamis, 05 Juni 2008 | 18:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengklaim program pengentasan kemiskinan dilakukan secara sistematis. Menurut menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Aburizal Bakrie mengatakan ada tiga program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah selain melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ketiganya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bidang pendidikan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam bidang kesehatan, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Jadi program pengentasan kemiskinan itu sistematis." katanya saat membuka Pekan Lingkungan Indonesia di Jakarta Convention Center, Kami (05/06).

Dia menjelaskan pemerintah memberikan anggaran Rp 2-3 miliar di setiap kecamatan dalam PNPM. Saat ini terdapat 36 ribu desa yang ikut melaksanakan program itu. Dalam program itu masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan dan membangun desanya, "tidak boleh ada kontraktor, sehingga masyarakat merasa memiliki." katanya.

Melalui program itu tercipta 200 lapangan kerja di setiap desa, tahun ini dari 36 ribu desa telah tercipta 9 juta lapangan pekerjaan. Pemerintah berharap dalam pelaksanaan PNPM, perusahaan ikut memberikan kontribusi.

Aburizal menambahkan, pemerintah juga memiliki program kredit usaha rakyat yang telah dimulai sejak November tahun lalu, dengan dana Rp 6,8 triliun. Sebanyak 698 ribu orang telah mendapatkan kredit melalui program itu.

Program Pengentasan Kesmikinan Tak Optimal

Selasa, 26 Agustus 2008 | 12:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah mengakui tidak dapat mencapai target angka kemiskinan pada 2009 sebesar 8,2 persen dari total penduduk sesuai rencana pembangunan jangka menengah 2004-2009. karena itu, target angka kemiskinan 2009 direvisi menjadi 12-14 persen.

"Berbagai gejolak membuat upaya tidak bisa optimal," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, di Jakarta, Selasa (26/8). Gejolak itu misalnya bencana alam dan kenaikan harga-harga.

Orientasi program pengentasan kemiskinan juga diubah. Jika dulunya program cenderung memberi bantuan sosial, maka ke depan belanja modal akan lebih diperbesar. "Agar lebih jangka panjang," kata Paskah. Belanja modal itu akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.

Alokasi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 untuk program kemiskinan sebesar Rp 67 triliun juga didominasi belanja modal. Paskah mengatakan, alokasi lain seperti 20 persen anggaran pendidikan juga dikaitkan dengan bantuan modal kemiskinan itu. "Contohnya di sekolah-sekolah dana itu digunakan untuk membangun sarana air bersih," ujar Paskah.

Angka Kemiskinan Diprediksi Meningkat

TEMPO Interaktif, Jakarta:Angka kemiskinan penduduk Indonesia diprediksi akan meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia serta tingginya tingkat inflasi seperti saat ini.

Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, tingkat inflasi di dalam negeri selama ini cukup tinggi, hingga mencapai 8 persen, yang kemudian hanya turun sedikit menjadi 7,8 persen.

"Memang bisa diprediksi, dengan inflasi seperti itu jumlah angka kemiskinan mungkin akan tetap atau bahkan mungkin meningkat sedikit," kata Sri Mulyani, usai peluncuran buku "Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025" di Istana Negara, Selasa (2/8).

Buku yang disusun oleh Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Kependudukan PBB tersebut diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meningkatnya angka kemiskinan seiring dengan tingkat inflasi ini, menurut Sri, karena garis kemiskinan akan mengikuti garis inflasi. Namun ia tidak menyebut sampai jumlah berapa peningkatan angka kemiskinan tersebut.

"Jumlah inflasi yang makin tinggi, sementara mungkin income kita tidak naik secara nominal, maka kemudian rakyat terutama golongan menengah ke bawah itu tidak akan membaik," kata Sri.

Oleh sebab itu, tambahnya, konsentrasi pemerintah ke depan adalah mengakselerasi pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bisa menciptakan kesempatan kerja. Program-program yang akan diakselerasikan itu adalah yang jumlah anggarannya cukup besar pada APBN, seperti pembangunan infrastruktur desa, pembangunan sektor pertanian dan sektor pekerjaan umum.
Selasa, 02 Agustus 2005 | 13:50 WIB